PAFI Provinsi Kaltim Gelar Diskusi Strategis Bersama Pemda: Bahas Layanan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

PAFI Provinsi Kaltim Samarinda – Dalam rangka memperkuat peran profesi farmasi di Kalimantan Timur, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Provinsi Kalimantan Timur mengadakan diskusi terbuka bersama jajaran Pemerintah Daerah, Rabu (5/6/2025). Pertemuan ini digelar sebagai upaya konkret menjembatani aspirasi tenaga farmasi di daerah dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, khususnya terkait pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

PAFI Provinsi Kaltim

Acara yang berlangsung di salah satu aula pertemuan Pemerintah Provinsi Kaltim ini dihadiri langsung oleh Ketua PAFI Provinsi Kaltim beserta jajaran pengurus, perwakilan tenaga farmasi dari berbagai kabupaten/kota, serta pejabat dari Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan BPJS Kesehatan wilayah setempat.

Penguatan Peran Tenaga Farmasi dalam Layanan Kesehatan Daerah

Dalam sambutannya, Ketua PAFI Kaltim menekankan pentingnya meningkatkan sinergi antara tenaga farmasi dan instansi pemerintah dalam upaya menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Menurutnya, tenaga farmasi sering kali hanya diposisikan sebagai pelengkap sistem medis, padahal peran mereka sangat strategis dalam memastikan distribusi obat yang aman dan efisien.

“Tenaga farmasi adalah garda penting dalam pengendalian mutu dan keamanan obat-obatan. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan kami tidak hanya diakui, tapi juga diberdayakan secara optimal oleh sistem,” tegas Ketua PAFI Kaltim.

Ia juga menyoroti perlunya regulasi daerah yang lebih berpihak pada pengembangan fasilitas farmasi, seperti laboratorium uji mutu, serta peningkatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi apoteker dan asisten apoteker.

Sorotan terhadap Isu Ketenagakerjaan Tenaga Kesehatan

Diskusi berlanjut dengan pembahasan isu ketenagakerjaan yang menjadi sorotan utama para tenaga farmasi di Kaltim. Masih banyak tenaga farmasi yang berstatus kontrak, dengan gaji di bawah standar dan tidak mendapat kejelasan jenjang karier. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka.

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi menyambut baik diskusi ini dan berjanji akan menindaklanjuti berbagai masukan dari PAFI. “Kami menyadari pentingnya peran tenaga farmasi dalam sistem kesehatan daerah. Ke depan, akan ada skema penguatan regulasi ketenagakerjaan di sektor ini agar para tenaga kesehatan mendapat kepastian hukum dan perlindungan kerja yang layak,” ujar salah satu pejabat Disnaker.

Jaminan Sosial dan Perlindungan Profesi PAFI Provinsi Kaltim

Aspek jaminan sosial juga menjadi bahasan krusial dalam forum ini. Banyak tenaga farmasi, khususnya yang bekerja di fasilitas kesehatan swasta atau daerah terpencil, belum memiliki akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan maupun jaminan pensiun. PAFI Kaltim menekankan bahwa kondisi ini rawan menimbulkan ketimpangan kesejahteraan di kalangan tenaga medis.

“Sebagai tenaga profesional, farmasis juga berhak atas jaminan hari tua, perlindungan kecelakaan kerja, dan asuransi kesehatan yang layak. Kami ingin mendorong Pemerintah Daerah untuk membuat skema subsidi atau kolaborasi dengan BPJS agar seluruh tenaga farmasi bisa tercover,” jelas Ketua Bidang Kesejahteraan PAFI Kaltim.

Menanggapi hal ini, pihak BPJS menyatakan kesiapan mereka untuk membuka kanal khusus bagi organisasi profesi seperti PAFI dalam proses pendaftaran kolektif dan edukasi manfaat layanan jaminan sosial bagi anggotanya.

Pemerintah Daerah Sambut Positif Kolaborasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi inisiatif PAFI dalam membangun komunikasi aktif lintas sektor. Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur menyatakan bahwa Pemprov siap mendukung segala bentuk kolaborasi yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Kami menyambut baik ajakan dialog dari PAFI. Ini menunjukkan bahwa organisasi profesi tidak hanya eksis secara formal, tetapi juga turut andil dalam membangun daerah. Sinergi seperti ini harus terus diperkuat,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang bagi PAFI untuk terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kesehatan dan distribusi obat.

Penutup: Arah Baru Kolaborasi Farmasi dan Pemerintah

Diskusi antara PAFI Kaltim dan Pemerintah Daerah ini menjadi titik awal kolaborasi strategis yang diharapkan berkelanjutan. Dengan adanya komitmen bersama, baik dari organisasi profesi maupun pemerintah, diharapkan tantangan-tantangan di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial bisa segera diatasi.

Kegiatan ini juga direncanakan menjadi agenda rutin tahunan agar penyampaian aspirasi dari tenaga farmasi bisa tersampaikan secara langsung dan berdampak terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.